Ringkasan Berita: Sebanyak 25 hotel di Lampung memulai pengajuan sertifikasi halal kolektif di bawah pendampingan PHRI Lampung. Langkah ini diambil untuk mengejar tenggat kewajiban jaminan produk halal pada 18 Oktober mendatang. Pendampingan dirancang mempermudah pengelola hotel melengkapi berkas SJPH, menata operasional dapur, serta melatih staf. Baca juga Ketua PHRI Lampung Soroti Tarif Mahal Sertifikasi Halal Hotel Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sebanyak 25 hotel di Provinsi Lampung resmi memulai proses pengajuan sertifikasi halal secara kolektif di bawah pendampingan intensif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) Lampung. Langkah proaktif ini diambil sebagai manuver cepat untuk mengejar tenggat pemberlakuan kewajiban jaminan produk halal pada 18 Oktober mendatang. Ketua PHRI Lampung, Friandi Indrawan, mengungkapkan, gerakan bersama ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil sosialisasi dan koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 2 September lalu. “Sebanyak 25 hotel saat ini sedang berproses untuk sertifikasi halal,” terang Friandi saat hadir dalam siniar atau podcast bertema 'Realisasi Sertifikasi Halal di Industri Hotel dan Restoran', yang dipandu Editor in Chief Tribun Lampung, Ridwan Hardiansyah, di Studio Tribun Lampung pada Rabu (21/10/2026).  Skema pendampingan terpadu yang digagas PHRI Lampung, dirancang untuk mempermudah para pengelola hotel memahami kerangka regulasi, melengkapi berkas administrasi, hingga menata alur operasional di dapur. Penataan Operasional dan Dokumen Halal Proses audit sertifikasi ini mengharuskan para pelaku usaha hotel memastikan seluruh rantai pasok makanan dan minuman, mulai dari pemilihan bahan baku, verifikasi pemasok, hingga teknik pengolahan, telah memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Guna menghindari penumpukan pengajuan di akhir tenggat waktu, PHRI Lampung terus mengimbau seluruh jajaran hotel dan restoran lainnya di Lampung agar segera memulai proses verifikasi sejak dini. Waktu transisi yang cukup dinilai sangat penting agar pengelola hotel memiliki ruang yang memadai dalam melengkapi persyaratan teknis maupun perbaikan fasilitas jika ditemukan catatan dari tim auditor. Melalui pendampingan kolektif ini, pemilik gelar akademis Bachelor of Business Administration tersebut optimistis, industri perhotelan di daerah siap memenuhi kepatuhan regulasi pemerintah sekaligus meningkatkan standar mutu layanan kuliner bagi para wisatawan. (Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)