Penghematan anggaran pemerintah tidak selalu berarti keuntungan bagi perputaran perekonomian.Konsultasi Pajak
Di balik belanja negara yang dipangkas, ada aktivitas usaha, lapangan kerja, dan rantai pasok yang berpotensi ikut menyusut.
Inilah yang menjadi perhatian Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat.
PHRI Jawa Barat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menghitung rupiah yang berhasil dihemat dari kebijakan efisiensi. Tetapi juga nilai ekonomi yang hilang akibat berkurangnya kegiatan usaha.
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya wacana penghematan belanja pemerintah.
Termasuk gagasan menyelenggarakan rapat di bawah pohon untuk menekan biaya kegiatan.
PHRI menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Namun, efisiensi anggaran dinilai tidak semestinya diterjemahkan sebagai penghentian seluruh kegiatan yang melibatkan industri perhotelan.Konsultasi Pajak
Sementara itu Ketua BPD PHRI Jawa Barat menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada tempat rapat. Melainkan urgensi kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, dan hasil yang ingin dicapai.
“Rapat di bawah pohon mungkin bisa menghemat biaya rapat. Tetapi jangan lupa, ada ribuan pekerja, UMKM, pemasok, dan pelaku usaha yang kehidupannya ikut bergerak dari aktivitas industri perhotelan,” demikian sikap PHRI Jawa Barat yang diterima Kliknusae.com, Sabtu 7 November 2026.
Menurut PHRI, hotel bukan sekadar bangunan penyedia kamar dan ruang pertemuan.
Industri ini memiliki jaringan ekonomi yang menjangkau banyak sektor. Mulai dari tenaga kerja, petani, peternak, nelayan, pemasok bahan pangan, UMKM, jasa transportasi, laundry, hingga penyelenggara acara.Buku Ekonomi
Ketika tingkat hunian dan kegiatan hotel menurun, dampaknya merembet ke luar perusahaan.
Pendapatan karyawan terancam berkurang, pesanan kepada pemasok lokal menyusut, tenaga kerja lepas kehilangan kesempatan, dan penerimaan pajak daerah berpotensi ikut tertekan.
“Jangan hanya menghitung berapa rupiah yang berhasil dihemat dari anggaran rapat. Namun, hitung juga berapa nilai ekonomi yang hilang akibat terhentinya aktivitas usaha,” tegas Dodi.
PHRI Jawa Barat berpandangan, efisiensi seharusnya bertumpu pada kebutuhan dan keluaran kegiatan, bukan semata-mata lokasi penyelenggaraan.
Kegiatan administratif dan koordinasi rutin, misalnya, dapat dilakukan secara daring atau menggunakan fasilitas kantor.Cari Kerja
Namun, pelatihan teknis, konferensi, konsultasi publik, koordinasi lintas daerah, promosi investasi, dan pengembangan pariwisata membutuhkan fasilitas serta interaksi langsung dalam kondisi tertentu.
Karena itu, setiap kegiatan perlu dinilai berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Tidak semua pertemuan harus berlangsung di hotel.
Sebaliknya, tidak semua kegiatan yang diselenggarakan di hotel otomatis merupakan pemborosan.
PHRI menegaskan tidak sedang meminta pemerintah menghamburkan anggaran untuk belanja hotel.
Organisasi ini mendukung penghapusan kegiatan seremonial yang tidak produktif, perjalanan dinas tanpa urgensi. Serta pengeluaran yang tidak memberikan manfaat nyata.Cari Kerja
Namun, PHRI mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak membentuk persepsi bahwa industri perhotelan identik dengan pemborosan.
Hotel merupakan bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Industri ini menyerap tenaga kerja, membayar pajak, membeli produk lokal, dan membuka pasar bagi UMKM.
Dengan demikian, kontribusinya tidak dapat diukur hanya dari besarnya belanja pemerintah yang masuk ke sektor tersebut.
Di sisi lain, PHRI menyadari industri perhotelan tidak bisa terus bergantung pada kegiatan pemerintah.Cek Layanan
Perubahan kebijakan dan kondisi pasar menuntut pelaku usaha memperluas sumber pendapatan.
Segmen korporasi, wisatawan domestik, pendidikan, komunitas, pernikahan, serta MICE dari sektor swasta perlu digarap lebih serius.
Diversifikasi pasar menjadi salah satu cara menjaga keberlangsungan usaha ketika belanja pemerintah mengalami penyesuaian.
Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, PHRI Jawa Barat menyatakan siap berdialog dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
Organisasi ini menawarkan pemetaan dampak kebijakan efisiensi terhadap hotel, restoran, tenaga kerja, dan UMKM.
PHRI juga mendorong penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang transparan, kompetitif, dan berorientasi pada hasil.Cek Layanan
Selain itu, kemitraan pemerintah dengan industri perhotelan dapat dikembangkan melalui kegiatan MICE, pelatihan, promosi investasi, dan pengembangan pariwisata.
Penggunaan produk serta jasa lokal juga perlu diperluas agar manfaat kegiatan tidak berhenti di lingkungan hotel.
PHRI berharap pemerintah melihat industri perhotelan dalam perspektif yang lebih luas.
Efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi keberlangsungan dunia usaha dan lapangan kerja juga menjadi bagian dari agenda pembangunan.
“Kami ingin menjadi mitra pemerintah, bukan menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh,
ujarnya.
“Efisiensi anggaran harus berjalan, tetapi ekonomi daerah juga harus tetap bergerak,” sambungnya.Konsultasi Pajak
Bagi PHRI Jawa Barat, ukuran keberhasilan efisiensi tidak cukup berhenti pada besarnya anggaran yang tersisa.
Pemerintah juga perlu menghitung dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Jangan sampai penghematan belanja rapat justru dibayar dengan menyusutnya perputaran uang, hilangnya kesempatan kerja, dan berkurangnya pendapatan daerah. ***
