SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wacana efisiensi anggaran pemerintah yang belakangan menyoroti kegiatan rapat dan pertemuan di hotel mendapat perhatian dari kalangan pelaku industri perhotelan dan pariwisata. Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, Ashok Kumar, meminta seluruh pihak, khususnya regulator dan pemangku kebijakan, agar lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan sehingga tidak menimbulkan stigma negatif terhadap industri perhotelan. Ashok menegaskan, pelaku industri perhotelan pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Termasuk mengoptimalkan fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah untuk kegiatan yang memang dapat dilaksanakan di lingkungan perkantoran. Namun, menurutnya, efisiensi anggaran hendaknya tidak diartikan dengan membangun persepsi bahwa aktivitas di hotel identik dengan pemborosan. “Jangan sampai semangat efisiensi justru menimbulkan stigma negatif terhadap industri perhotelan. Kami mendukung penghematan anggaran negara, tetapi penyampaiannya harus bijak, proporsional, dan berkeadilan. Industri perhotelan merupakan sektor usaha formal yang legal, membayar pajak, menyerap tenaga kerja, serta memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian,” katanya, Jumat 6 November 2026. Menurut Ashok, industri perhotelan saat ini telah mengalami transformasi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta standar operasional. Salah satunya melalui penerapan sertifikasi halal sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada unit usaha dan layanan yang diwajibkan. Ia menjelaskan, keberadaan hotel tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas rapat atau pertemuan. Di balik operasional sebuah hotel terdapat mata rantai ekonomi yang sangat panjang dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. “Satu hotel saja memiliki lebih dari 125 komponen kebutuhan operasional yang menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Mulai dari pemasok gula, teh, kopi, beras, sayuran, daging, ikan, hingga kebutuhan sabun, sampo, pasta gigi dan berbagai perlengkapan lainnya,” jelasnya. Belum lagi keterlibatan petani, nelayan, peternak, distributor, pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, tenaga teknis, hingga ribuan karyawan yang menggantungkan penghidupannya pada keberlangsungan industri perhotelan. Ashok juga menyoroti besarnya kebutuhan operasional hotel, mulai dari energi dan listrik, pemeliharaan fasilitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai standar yang berlaku. Menurutnya, aktivitas industri perhotelan juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui pajak daerah maupun aktivitas ekonomi turunan yang tumbuh di sekitarnya. “Kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan hotel, tetapi juga restoran, transportasi, UMKM, pemasok bahan pangan, hingga sektor perdagangan dan jasa lainnya,” ungkapnya. Karena itu, Ashok berharap evaluasi efisiensi anggaran pemerintah lebih diarahkan pada sistem perencanaan, pengawasan, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran, tanpa harus mengorbankan reputasi sektor usaha tertentu. Ia menilai, penggunaan fasilitas pemerintah tentu dapat menjadi pilihan apabila memang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Namun, kegiatan yang memerlukan kapasitas ruangan, akomodasi, fasilitas pendukung, standar pelayanan, serta dukungan teknis tertentu tetap dapat memanfaatkan jasa perhotelan secara rasional dan akuntabel. “Jangan sampai kebijakan efisiensi justru berdampak pada melemahnya mata rantai ekonomi masyarakat. Pemerintah dan pelaku usaha seharusnya menjadi mitra strategis, bukan diposisikan saling berhadapan,” tutur pria yang menjabat sebagai Ketua PHRI Korwil DKI Jakarta dan Jawa Barat ini. Editor Bayu Mulyana