KLIKNUSAE.com — Persoalan pariwisata dan perhotelan di Bandung, Jawa Barat, tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kamar hotel. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana meningkatkan permintaan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, mendorong belanja wisatawan. Serta, menjaga stabilitas tingkat okupansi. Hal tersebut disampaikan Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi saat memaparkan kondisi okupansi hotel di hadapan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam acara Coffee Morning di Grand Asrilia Hotel, Senin, 28 September 2026. Menurut Dodi, kebijakan moratorium pembangunan hotel tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap investasi. Moratorium, kata dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan investasi. Hal ini agar pertumbuhan industri perhotelan tetap sejalan dengan kondisi pasar dan kapasitas destinasi. “Moratorium tidak dimaksudkan sebagai anti-investasi, tetapi sebagai investment management policy,” ujar Dodi. Pasokan dan permintaan Ia mengatakan, sebelum pembangunan hotel baru dilakukan, pemerintah daerah perlu memiliki kajian yang komprehensif mengenai keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kajian tersebut penting agar penambahan kamar tidak justru menciptakan tekanan baru terhadap tingkat okupansi hotel yang telah beroperasi. Dodi menyebut sejumlah indikator yang perlu diperhitungkan dalam Hotel Supply & Demand Assessment. Mulai dari existing supply, pipeline hotel, tingkat okupansi, Average Daily Rate (ADR), Revenue per Available Room (RevPAR). Lalu, kedatangan wisatawan, length of stay, segmen pasar, permintaan MICE, pola permintaan musiman, hingga daya dukung destinasi atau carrying capacity. Dengan pendekatan tersebut, keputusan investasi hotel tidak hanya didasarkan pada potensi pertumbuhan jumlah wisatawan. Tetapi juga pada kemampuan pasar menyerap tambahan pasokan kamar. Suasana pertemuan pelaku pariwisata dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di acara Coffee Morning ke-6 GIPI Jawa Barat, Senin 28 September 2026. (Foto: Kliknusae.com/Adhi) Memperkuat Kolaborasi Di sisi lain, Dodi mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pariwisata. Pariwisata, kata Dodi, bersinggungan dengan berbagai sektor. Mulai dari transportasi, infrastruktur, parkir, kebersihan, keamanan, tata ruang. Kemuian, ekonomi kreatif, perdagangan, UMKM, hotel, restoran, penyelenggaraan event hingga masyarakat. Karena itu, pengembangan destinasi membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pertumbuhan jumlah wisatawan diikuti dengan peningkatan kualitas pengalaman dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kapasitas Destinasi “Kita tidak hanya ingin melihat lebih banyak wisatawan datang ke Bandung. Kita ingin Bandung menjadi kota yang semakin siap menerima wisatawan,” ujar Dodi. Menurut dia, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek yang dirasakan langsung oleh wisatawan ketika berada di Bandung. Kota yang nyaman dikunjungi akan membuat wisatawan memiliki alasan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di destinasi. “Semakin nyaman untuk dikunjungi, semakin memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, dan semakin kuat sebagai destinasi unggulan Jawa Barat,” katanya. Dodi menilai, keseimbangan antara pertumbuhan investasi, kapasitas destinasi, dan permintaan wisatawan pada akhirnya akan menentukan kesehatan ekosistem pariwisata Bandung. Jika industri pariwisata tumbuh secara sehat, manfaatnya tidak hanya dirasakan pelaku usaha. Namun juga pemerintah daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD). “Pada akhirnya, kalau pariwisata sehat, PAD juga akan sehat,” ujar Dodi. ***