KLIKNUSAE.com – Wakil Bupati Garut Hj. Luthfianisa Putri Karlina mendorong pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah membangun ekosistem yang terintegrasi. Menurut dia, persoalan yang dihadapi industri pariwisata tidak bisa diselesaikan secara parsial. Putri mengatakan pemerintah dan pelaku usaha memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong pertumbuhan pariwisata Garut. Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah tata ruang dan perizinan. “Karena masalah yang sedang kita hadapi itu pada dasarnya sama. Seperti soal rencana tata ruang yang belum selesai-selesai. Saya berharap PHRI (Kabupaten Garut) bisa masuk dalam satu atap untuk dalam hal penyelesaian perizinan,” kata Putri saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Korwil) V Priangan BPD PHRI Jawa Barat di Sabda Alam Garut, Rabu, 23 September 2026. Ia menilai penyederhanaan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting. Hal ini agar investasi di sektor pariwisata tidak tersendat oleh persoalan administratif. Bagi Putri, pariwisata layak ditempatkan sebagai salah satu arah utama pembangunan ekonomi Garut. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyaksikan penandatangan MoU antara Pemda Garut dengan BPC PHRI Garut disaksikan Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi dan Ketua BPC PHRI Garut H Ato Hermanto di Sabda Alam, Rabu 23 September 2026. (Foto: Kliknusae.com/Adhi) Sumber Devisa Sektor tersebut dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar, sekaligus pasar yang luas. Putri mencontohkan Arab Saudi yang mulai mengembangkan sumber devisa di luar minyak dengan menggenjot sektor pariwisata. Pergeseran itu, menurut dia, menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi pilihan strategis dalam diversifikasi ekonomi daerah. “Garut pun memiliki diversifikasi ekonomi yang tidak hanya dari agrikultur atau aspek-aspek ekonomi yang sudah berlangsung saat ini. Tetapi kita juga punya potensi di akomodasi, F&B, dari hotel-restoran,” ujarnya. Karena itu, pemerintah daerah, kata dia, perlu mulai membuka jalan bagi berkembangnya sektor-sektor tersebut. Pembangunan ekosistem pariwisata tidak bisa dilakukan secara instan. “Usaha itu mesti dicicil. Tidak bisa langsung sekali jadi. Mungkin sampai masa periode kepemimpinan kami selesai, hasilnya belum maksimal. Tetapi paling tidak kita sudah melangkah,” kata Putri. Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah Putri juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur Garut. Ia menyebut terdapat target peningkatan kapasitas infrastruktur yang sebelumnya sekitar Rp150 miliar menjadi Rp450 miliar. Target tersebut, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. “Bagaimana bisa mencapai target tersebut. Maka dari itu, salah satu yang mungkin bisa digali adalah menjual potensi wisata Kabupaten Garut,” ujarnya. Pemkab Garut kini memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata. Sesi foto bersama pengurus PHRI dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina. (Foto: Kliknusae.com/Adhi) Infrastruktur jalan dinilai menjadi salah satu kunci agar geliat pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas. “Bagaimana wisatawan mau datang kalau jalannya kurang bagus?” kata Putri. Menurut dia, pembenahan infrastruktur bukan semata untuk kepentingan mobilitas masyarakat. Tetapi juga bagian dari strategi menarik wisatawan dan menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Dengan potensi alam, akomodasi, kuliner, serta industri hotel dan restoran, Garut memiliki modal untuk memperluas basis ekonominya. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha agar tidak berhenti sebagai potensi. ***