Bisnis.com, DENPASAR — Industri pariwisata didorong untuk bisa lebih memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang menjadi tuan rumah satu destinasi pariwisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menjelaskan saat ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan satu destinasi wisata, tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut, tetapi dampak keberadaan destinasi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapai hal tersebut, dia menilai pariwisata harus beralih dari volume ke nilai (value), dari persaingan ke kolaborasi, dari eksploitasi ke pengelolaan (stewardship), dan dari pertumbuhan jangka pendek ke keberlanjutan jangka panjang. "Karena tolok ukur sejati dari keberhasilan pariwisata bukanlah sekadar jumlah orang yang mengunjungi suatu destinasi. Tolak ukur sejatinya adalah apakah pariwisata membuat destinasi tersebut lebih sejahtera, lebih inklusif, lebih tangguh, lebih hidup budayanya, dan lebih berkelanjutan dibanding sebelumnya," ujarnya di acara The 6th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty (EEEU26), Rabu (23/9/2026). Apabila dikelola dengan baik, imbuhnya, pariwisata mampu menghubungkan ekonomi global dengan masyarakat lokal. Pariwisata juga dapat membawa dunia ke suatu daerah dan membawa daerah ke dunia. Selain itu, pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membuka pasar bagi usaha kecil, melestarikan budaya dan warisan lokal, mendorong perlindungan lingkungan, serta membangun jembatan antar bangsa dan antar manusia.Baca JugaRI Perkuat Akses Pariwisata ke Pasar Internasional Lewat WITF 2026RI Canangkan Pariwisata Gastronomi untuk Genjot Kunjungan WismanMenpar Targetkan Sektor Pariwisata Tetap Tumbuh hingga Akhir Tahun Dia menjelaskan masa depan pariwisata mencerminkan kontrak sosial baru antara wisatawan, bisnis, pemerintah, dan masyarakat lokal. Wisatawan harus menjadi pelancong yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, pelaku bisnis harus menjadi lebih bertanggung jawab dalam investasi dan operasional. Pemerintah harus bisa menjadi fasilitator (enabler) dan regulator yang lebih kuat. Serta masyarakat harus menjadi partisipan aktif dan penerima manfaat. "Jika keempat elemen ini bekerja sama, pariwisata dapat menjadi instrumen yang kuat untuk pembangunan inklusif." Jelas Cok Ace.   Dia juga menjelaskan pariwisata global harus lebih inklusif, karena kesejahteraan harus dibagi bersama, lebih berkelanjutan karena sumber daya alam tidak terbatas. Pariwisata global juga harus lebih inovatif, karena teknologi mengubah cara para wisatawan bepergian. Lebih manusiawi, karena keramahtamahan pada akhirnya adalah tentang manusia.  Lebih menghormati budaya, karena keberagaman adalah salah satu aset terbesar pariwisata. Dan lebih tangguh, karena industri pariwisata akan terus menghadapi ketidakpastian global. Sebagai informasi, Politeknik Negeri Bali (PNB) menjadi tuan rumah The 6th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty (EEEU26) yang digelar pada 23-25 September 2026 di Kampus PNB, Bukit Jimbaran, Bali. Konferensi internasional ini diinisiasi oleh International Research Center for Higher Education and Business Cooperation (IRCHEBC) berkolaborasi dengan Program Doktor S3 Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali sebagai organizing partner. Kegiatan ini diikuti oleh 42 negara. Konferensi ini diharapkan menghadirkan sekitar 150 peserta dari dalam dan luar negeri, meliputi profesor, peneliti, pimpinan universitas, pejabat pemerintah, pembuat kebijakan, eksekutif bisnis, entrepreneur, investor, profesional pariwisata dan perhotelan, hingga mahasiswa pascasarjana. Pembicara dan komite ilmiah yang hadir berasal dari Indonesia, Afrika Selatan, Slovakia, Spanyol, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Uni Emirat Arab dan Peru.