TOPSUMBAR - Sektor perhotelan dan restoran terus menjadi tumpuan utama roda perekonomian Kota Bukittinggi. Guna memperkuat fondasi industri tersebut, Musyawarah Cabang (Muscab) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bukittinggi periode 2026–2031 resmi digelar di Hotel Monopoli Bukittinggi, Kamis (17/9/2026).Agenda strategis yang berlangsung di Aula Balai Sidang Bung Hatta ini mengusung fokus pada peningkatan daya saing, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan ekosistem pariwisata daerah.Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bukittinggi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Robby Novaldi, yang hadir mewakili Wali Kota Bukittinggi. Prosesi pembukaan ditandai secara simbolis melalui pemukulan alat musik tradisional tambua bersama jajaran pimpinan daerah dan pengurus organisasi.Dalam arahannya, Robby menegaskan bahwa keberadaan para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah perhotelan dan restoran memegang peranan krusial terhadap pertumbuhan modal dan pembangunan ekonomi lokal. "Keberadaan PHRI merupakan mitra strategis dan stakeholder utama Kota Bukittinggi, karena Bukittinggi merupakan kota wisata. Kita selama ini telah bermitra dan akan terus bermitra dengan sektor pariwisata," ujar Robby di hadapan para peserta forum. Ketua Organizing Committee (OC) Muscab, Desy Azulmi, melaporkan bahwa forum deliberasi ini diikuti sekitar 85 peserta yang mencakup perwakilan DPD PHRI Sumatera Barat, BPC PHRI Bukittinggi, serta delegasi resmi dari 37 lini usaha hotel dan restoran.Menurutnya, partisipasi aktif para pelaku industri tidak hanya mencerminkan angka keanggotaan, tetapi juga berpengaruh langsung pada serapan tenaga kerja dan stabilitas iklim investasi pariwisata Bukittinggi.Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PHRI Sumatera Barat, Rina Pangeran, menyoroti pentingnya konsolidasi data keanggotaan agar peran penyerapan aspirasi pelaku usaha berjalan makin maksimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bukittinggi tercatat memiliki sekitar 150 unit usaha akomodasi, di mana 34 di antaranya telah resmi terdaftar sebagai anggota organisasi."Diperlukan penguatan basis data yang solid agar organisasi mampu memperjuangkan kepentingan para pelaku usaha secara optimal sekaligus menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah," ungkap Rina saat memberikan sambutan. Editor : HANNY TANJUNG