Ringkasan Berita: Empat hotel di Balikpapan dan Samarinda dijual. Meliputi segmen nonbintang hingga bintang empat. Tekanan biaya operasional dan okupansi rendah. Pendapatan turun akibat berkurangnya perjalanan dinas. Potensi PHK massal dan dampak sosial mengintai. TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tekanan yang menghimpit industri perhotelan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin nyata. Bukan hanya tingkat hunian yang terus menurun, sejumlah pelaku usaha kini mulai mengambil langkah ekstrem untuk mempertahankan bisnisnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Timur mengungkapkan sedikitnya empat hotel di Balikpapan dan Samarinda saat ini telah ditawarkan untuk dijual. Diketahui, Samarinda adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Kaltim sementara Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kaltim.   Baca juga: Karyawan Hotel di Samarinda Dirumahkan Bergilir, Okupansi Anjlok Imbas Efisiensi dan Tambang Lesu Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sektor perhotelan tengah menghadapi masa sulit yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sekretaris PHRI Kalimantan Timur, Febri Yudiono, mengatakan informasi penjualan hotel tersebut telah masuk ke organisasi. Dari Nonbintang hingga Hotel Bintang Empat Bahkan, PHRI turut membantu menjembatani komunikasi dengan calon investor maupun pembeli yang berminat mengambil alih aset tersebut. "Untuk saat ini yang sudah masuk informasinya ke PHRI itu ada empat," ujar Febri saat ditemui di Sevensix Hotel Balikpapan, Senin (8/6/2026). Ia menjelaskan, hotel yang ditawarkan tersebut berasal dari berbagai kategori, mulai dari hotel nonbintang hingga hotel berbintang empat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan usaha tidak hanya dirasakan hotel kelas tertentu, melainkan hampir merata di seluruh segmen industri. Menurutnya, rendahnya tingkat okupansi menjadi salah satu faktor utama yang memperberat kondisi usaha. Situasi tersebut diperparah dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan penunjang hotel. Terdampak Efisiensi Anggaran Di saat bersamaan, pasar utama perhotelan di Kalimantan Timur yang selama ini banyak bergantung pada perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan juga mengalami penurunan signifikan.  Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat frekuensi rapat, kegiatan, maupun perjalanan dinas berkurang drastis.