Mataram - Realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menembus angka Rp 46,10 triliun hingga triwulan III 2026. Meski mendekati target, pelaku usaha justru mengeluhkan proses perizinan di daerah yang dinilai masih berbelit-belit.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, realisasi investasi sejak Januari hingga September 2026 itu setara dengan 71,11 persen dari target realisasi investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp 64,83 triliun atau mendekati target RPJMD NTB sebesar Rp 68,43 triliun.
Kepala DPMPTSP NTB, Irnadi Kusuma, optimistis target tahunan dapat tercapai pada akhir 2026. Menurutnya, capaian hingga triwulan III 2026 menunjukkan NTB masih menjadi magnet kuat bagi investor domestik maupun asing.
"Ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan stabilitas ekonomi di NTB sangat terjaga," ujar Irnadi seusai Rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Mataram, Selasa (17/11/2026).
Irnadi merinci akumulasi investasi NTB triwulan I sebesar Rp 18,06 triliun, triwulan II Rp 15,16 triliun, dan triwulan III sebesar Rp 12,37 triliun. Adapun, realisasi usaha mikro dan kecil (UMK) semester I sebesar Rp 496,67 miliar.
Khusus pada triwulan III 2026, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi investasi non-UMK dengan porsi 92,5 persen atau Rp 11,444 triliun. Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang 7,5 persen atau Rp 929,5 miliar.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kokoh menempati posisi pertama dengan nilai Rp 10,95 triliun. Disusul Lombok Tengah Rp 451,75 miliar dan Dompu Rp 197,44 miliar.
"Tingginya serapan modal di KSB ditopang oleh geliat hilirisasi dan pertambangan," ujar Irnadi.
Di sisi lain, untuk kategori investasi asing atau PMA, Lombok Tengah justru menjadi primadona dengan nilai Rp 385,84 miliar. "Artinya, pengembangan kawasan pariwisata seperti Mandalika terus menarik minat modal dari luar negeri," imbuhnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyentil birokrasi perizinan di daerah yang dinilai berbelit-belit. Dia mendesak agar konsep pelayanan satu pintu benar-benar diterapkan tanpa praktik lempar tanggung jawab antarinstansi.
"Misalnya perizinan satu pintu, jangan banyak jendela. Jendela maksudnya jangan lagi ke dinas-dinas teknis. Kalau memang satu pintu, satu pintu dong di situ. Selesainya di situ. Jangan dipimpong," sentil Wolini.
Wolini menilai hambatan perizinan sebenarnya bukan pada sistem digital pusat seperti Online Single Submission (OSS). Melainkan proses mendapatkan rekomendasi dari dinas-dinas teknis terpisah yang memakan waktu lama.
"Kita kalau sudah sampai di Dinas Perizinan, di OSS, itu tidak sampai lama. Tapi peristiwa mencari perizinan ini yang sangat dramatis," keluhnya.
Diketahui, sektor penyumbang realisasi investasi NTB pada triwulan III 2026 terdiri dari energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai Rp 10,82 triliun atau 87,4 persen. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif capai Rp 761,32 miliar atau 6,2 persen.
Kemudian sektor perdagangan Rp 168,05 miliar atau 1,4 persen, sektor kesehatan Rp 150,89 miliar atau 1,2 persen, dan sektor transportasi Rp 116,88 miliar atau 0,9 persen. Sementara itu, sektor penyumbang investasi dari PMA terdiri dari sektor pariwisata dan ekraf Rp 575,69 miliar, ESDM Rp 236,85 miliar, dan PUPR Rp 62,10 miliar.
Adapun negara asal investor terbesar berasal dari investasi gabungan mencapai Rp 659,18 miliar. Terdiri dari investor Spanyol sebesar Rp 58,61 miliar dan Australia Rp 50,90 miliar.
