Ringkasan Berita: Berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel dinilai ikut menekan okupansi dan pendapatan sektor perhotelan Samarinda. Hingga September 2026, pendapatan daerah dari sektor hotel dan restoran disebut baru mencapai sekitar Rp162 miliar dan menurun dibanding periode sebelumnya. DPRD Samarinda mendorong pemulihan alokasi dana transfer ke daerah, sembari meminta pelaku hotel memperkuat promosi untuk menarik wisatawan dan tamu dari luar Kaltim. TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat kembali dipulihkan guna menggairahkan bisnis perhotelan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Lesunya sektor ini dinilai akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang berdampak pada berkurangnya kegiatan pemerintahan di hotel, sehingga ikut menekan tingkat okupansi serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda Periode 2026-2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Samarinda Kota, Rabu (7/10/2026). Baca juga: Sumbang PAD Ratusan Miliar, Pemkot Samarinda Beri Kemudahan Perizinan Sektor Perhotelan dan Restoran Dalam kesempatan itu, Helmi Abdullah menyampaikan kembali pernyataan Walikota Samarinda terkait target pendapatan daerah dari sektor perhotelan dan restoran, yang baru terealisasi sekitar Rp162 miliar hingga September 2026.  Angka tersebut tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. "Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri," ujarnya. Ia menjelaskan, imbas dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut membuat sebagian besar kegiatan instansi pemerintah yang bersifat seremonial untuk sementara waktu ditiadakan.  Baca juga: Hotelier Night 2026 Jadi Ajang Kebangkitan Industri Perhotelan Kaltim di Tengah Kelesuan Ekonomi Kondisi ini berimbas langsung pada menurunnya pemanfaatan fasilitas perhotelan di Samarinda.  Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat kembali meninjau kebijakan alokasi dana transfer ke daerah. "Harapan kita mudah-mudahan ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai dana transfer ke daerah itu untuk bisa dikembalikan," kata Politikus Gerindra tersebut. Helmi Abdullah menambahkan, apabila alokasi dana transfer kembali pulih, berbagai agenda kegiatan pemerintah daerah berpotensi kembali berjalan normal, sehingga dapat turut menggairahkan kembali bisnis perhotelan di Kota Samarinda. Baca juga: PHRI Samarinda Keluhkan Lonjakan Biaya Operasional Akibat Pemadaman Listrik Di samping berharap pada pemulihan agenda pemerintah, Helmi juga mendorong para pengelola hotel untuk menempuh langkah strategis secara mandiri.  Pihak manajemen hotel diharapkan dapat lebih gencar mempromosikan layanan maupun potensi daerah melalui wadah PHRI, guna menarik lebih banyak kunjungan tamu dari luar Kalimantan Timur.  Sinergi antara pemulihan agenda pemerintah dan strategi promosi yang efektif diyakini mampu mendongkrak target pendapatan sektor hotel dan restoran secara berkelanjutan. "Semoga PHRI semakin maju ke depannya dan bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda," pungkasnya. (*)