News

BENGKULUBAROMETER – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai menghantam bisnis perhotelan di daerah. Pemangkasan perjalanan dinas hingga berkurangnya kegiatan pemerintah membuat pasar hotel menyusut, termasuk di Provinsi Bengkulu.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Haryadi B. Sukamdani, menyebut hotel di daerah menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak efisiensi tersebut.

Pasalnya, bisnis perhotelan di daerah selama ini memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap kegiatan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Ya, tentunya sangat terdampak. Terutama hotel yang di daerah. Hotel di daerah itu sebagian besar bergantung pada pasar pemerintah,” kata Haryadi usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) BPD PHRI di Bengkulu, Selasa (6/10/2026).

Menurut Haryadi, ketika anggaran pemerintah dipangkas dan aktivitas instansi berkurang, dampaknya langsung terasa terhadap industri hospitality.

Bukan hanya hotel yang kehilangan pasar dari kegiatan rapat, perjalanan dinas dan agenda pemerintahan lainnya, sektor restoran juga ikut terkena imbas.

“Jadi kalau pemerintah dikurangi anggarannya, tidak melakukan aktivitas, maka pastinya berdampak kepada hotel. Tidak hanya hotel, restoran juga,” tegasnya.

Haryadi mengungkapkan besarnya ketergantungan industri hotel terhadap pasar pemerintah bukan persoalan kecil.

Secara nasional, kata dia, kontribusi pasar pemerintah terhadap sektor perhotelan mencapai sekitar 40 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap penurunan aktivitas dan belanja pemerintah berpotensi memberikan tekanan besar terhadap pendapatan hotel.

“Pasar pemerintah itu secara nasional memberikan kontribusi 40 persen kepada sektor hotel. Kalau restoran mungkin lebih sedikit dampaknya. Tapi kalau untuk hotel itu 40 persen. Jumlah yang signifikan,” ungkap Haryadi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pengusaha hotel di daerah. Terlebih, pasar swasta dan wisatawan di sejumlah wilayah belum cukup kuat untuk menggantikan hilangnya kegiatan pemerintah.

Khusus Bengkulu, Haryadi juga menyoroti persoalan pagu atau standar anggaran yang dinilai berbeda dengan daerah tetangga.

Ia mencontohkan adanya perbedaan pagu antara Bengkulu dan Jambi. Menurut informasi yang diterimanya, pagu di Jambi lebih tinggi dibandingkan Bengkulu.

“Seperti di Kota Bengkulu, teman-teman BPD di sini mungkin tahu persis. Anggarannya dikurangi, tentu tidak akan melakukan aktivitas di sini,” ujarnya.

“Seperti misalnya masalah pagu. Pagunya Bengkulu sama pagunya Jambi beda, katanya Jambi lebih tinggi pagunya daripada Bengkulu,” sambung Haryadi.

Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang bagi hotel di Bengkulu untuk mendapatkan pasar dari berbagai kegiatan pemerintahan.

Di tengah tekanan efisiensi anggaran, PHRI meminta pengusaha hotel dan restoran mulai mengubah strategi bisnis.

Ketergantungan besar terhadap APBN maupun APBD dinilai tidak bisa terus dipertahankan. Pelaku industri perhotelan harus mulai memperluas pasar dari sektor swasta, pariwisata, komunitas, korporasi hingga berbagai kegiatan nonpemerintah.

Haryadi menegaskan diversifikasi pasar menjadi langkah penting agar bisnis hotel tetap mampu bertahan ketika belanja pemerintah mengalami pengetatan.

“Karena itu kami mendorong program-program untuk mengalihkan atau mengurangi ketergantungan dari pasar pemerintah,” katanya.

Menurutnya, dominasi pasar pemerintah yang terlalu besar membuat bisnis hotel sangat mudah terdampak setiap kali terjadi perubahan kebijakan anggaran.

“Apa pun itu, dominasi pasar pemerintah yang sedemikian besar pasti akan berpengaruh kepada sektor hotel ini kalau tidak dilakukan diversifikasi pasarnya,” pungkas Haryadi.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi industri perhotelan di Bengkulu. Efisiensi anggaran bukan hanya persoalan penghematan belanja pemerintah, tetapi juga memiliki efek berantai terhadap sektor usaha yang selama ini menggantungkan sebagian besar pasarnya pada aktivitas pemerintahan.

Penulis : Handi Pratama

Editor : Windi Junius