BOGOR, KOMPAS — Industri pariwisata Indonesia menghadapi tekanan akibat mahalnya harga energi. Sementara depresiasi rupiah semestinya menjadi magnet wisatawan mancanegara ke Nusantara, pengaruhnya ternyata amat terbatas. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Organisasi Yuno Abeta Lahay, Sabtu (19/9/2026), di Bogor, Jawa Barat, menyatakan, kenaikan harga energi semakin menekan industri pariwisata Indonesia. Selain berdampak pada biaya produksi, tingginya harga energi juga menggerus daya beli konsumen. ”Kalau dibandingkan harga komoditas sekarang dengan harga 1-2 tahun lalu, ada (kenaikan) 9-11 persen. Namun, kami tidak mungkin menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat sedang rendah. Sejumlah industri malah ada yang berusaha menaikkan okupansi dengan diskon dan promo,” tutur Yuno.Yuno melanjutkan, melemahnya nilai tukar rupiah ternyata tidak banyak mendongkrak industri pariwisata domestik. Penurunan nilai tukar rupiah semestinya membuat wisatawan mancanegara tertarik untuk menghabiskan liburan di Indonesia. Faktanya, ini hanya dinikmati beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Batam di Kepulauan Riau. Wisatawan asal Malaysia dan Singapura senang menggunakan ringgit dan dolar Singapura di Batam untuk berbelanja dan berlibur. Dengan nilai uang tertentu, mereka akan mendapatkan barang lebih banyak atau bernilai ketimbang di negaranya sendiri.”Kementerian Pariwisata mungkin melakukan promosi pariwisata dengan bagus, tapi tetap perlu juga koordinasi dengan kementerian lain, misalnya Ditjen Imigrasi dan Ditjen Perhubungan Udara, supaya ada dukungan dan kemudahan bagi wisatawan masuk ke Indonesia,” kata Yuno.PHRI, imbuhnya, berharap pemerintah mau duduk bersama para pelaku industri untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, masalah bisa segera diatasi. ”Promosi besar-besaran tanpa didukung ekosistem pariwisata yang siap melayani wisatawan malah bisa berbalik merugikan,” katanya.Kendati kondisi industri pariwisata sangat berat, pelaku usaha tetap berusaha bertahan dengan efisiensi di berbagai lini. Salah satunya dengan menggunakan teknologi untuk mendukung operasionalisasi dan pemasaran. Konsekuensinya, perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja.Untuk menghemat biaya energi dalam jangka panjang, sejumlah perusahaan mencari energi yang lebih hemat. Salah satunya dengan memasang panel surya sekalipun investasi awalnya lumayan mahal.Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari berpendapat, ekosistem pariwisata nasional menjadi salah satu yang paling penting disiapkan. Hal ini termasuk transportasi, akomodasi, dan semua faktor pendukung.Dari sisi transportasi, ia menyarankan pemerintah mengurai masalah harga tiket pesawat Indonesia yang mahal. ”Sudah bukan rahasia dan masih selalu terjadi, tarif penerbangan Jakarta-Aceh, misalnya, selalu lebih mahal ketimbang penerbangan yang melalui Kuala Lumpur, Penang, atau Singapura,” katanya. Salah satu yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia tinggi adalah pajak. Avtur dikenai pajak, tiket juga dikenai pajak, lalu masih ada pajak bandara. Meskipun negara memerlukan pendapatan, hal ini membuat penerbangan Indonesia tak bisa bersaing dengan penerbangan luar.”Pajak kita banyak sekali, ada PPn, pajak turis kena lagi, dari harga pembelian suku cadang pesawat kena (pajak) lagi. Jadi, memang banyak sekali komponen yang menyebabkan harga tiket pesawat kita sulit turun. Belum lagi biaya ground handling di bandara. Melemahnya rupiah memperparah,” ujarnya.Azril mengingatkan, tingginya harga tiket pesawat di Indonesia sudah terjadi sejak sebelum konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Harga avtur di Indonesia 28 persen di atas rata-rata harga avtur di Asia Tenggara. ”Kenyataannya, tiga maskapai terbesar dunia—dari AS, inggris, dan Jerman—tidak mau mendarat di Indonesia. Mereka hanya mendarat di Singapura, lalu balik lagi. Saya pernah tanya langsung penyebabnya dan mereka menyebutkan harga avtur yang mahal sebagai alasannya,” tuturnya, Sabtu (19/9/2026).IATA dan ICAO mewajibkan penggunaan bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan (SAF). Per 1 Januari 2026, avtur yang digunakan harus sudah menggunakan minimal 1 persen SAF dan pada tahun 2030 harus berkisar 3-5 persen.Azril juga mengangkat masalah adanya usaha-usaha sektor pariwisata yang menjadi ekonomi bayangan (shadow economy). Dia mencontohkan, okupansi hotel dan resor di Bali hanya 60-70 persen kendati wisatawan ramai. Penyebabnya adalah marak vila, homestay, dan penginapan, termasuk penyewaan kendaraan, restoran, dan penukaran uang asing yang dikelola orang asing sendiri. ”Bisa pesan online dan pajak tidak masuk ke negara. Ini shadow economy yang potensinya besar sekali dan pemerintah tidak menangani,” katanya.Semestinya polisi dan aparat pemerintah daerah bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi. Di Bali, pecalang dari setiap desa pun perlu dilibatkan. Dengan demikian, kriminalitas dan shadow economy tak terus terjadi.Rumah, tempat indekos, atau apartemen yang disewakan secara daring dan informal sedikit banyak membunuh pasar hotel. Harganya pun bisa lebih rendah karena tak ada pajak yang dibayarkan kepada negara. Ia berharap pemerintah tak sekadar bangga ketika jumlah wisatawan sedikit naik. Sementara, kenyataannya, sektor pariwisata Indonesia kalah ketimbang Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Singapura. Kalaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kurang dari 5 persen. Saat ini, kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap PDB 2025 sebesar 4,67 persen.”Kalau pariwisata sektor unggulan, pasti kontribusinya lebih dari 15 persen pada PDB. Lagi pula, saya enggak pernah dengar presiden kita bicara pariwisata. Jadi, memang pariwisata kita ini otopilot, padahal PR-nya banyak,” tutur Azril.