Makassar - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang mewajibkan masyarakat hingga pelaku usaha memilah sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA). PHRI meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi dan memfasilitasi pelaku usaha dengan mitra pengelola sampah agar kebijakan itu bisa berjalan lebih baik.Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan sebagian hotel telah menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri. Salah satunya Hotel Claro Makassar yang bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga hanya sampah residu yang dibuang ke TPA."Seperti Claro sendiri, kami sudah menggandeng pihak ketiga untuk mengelola sampah secara mandiri. Sehingga yang sifatnya residu saja yang dibuang ke TPA," kata Anggiat kepada detikSulsel, Kamis (30/7/2026).Anggiat mengaku akan segera mengumpulkan seluruh anggota PHRI untuk menyosialisasikan sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan Hotel Claro. Menurutnya, seluruh hotel harus mulai meninggalkan pola pengelolaan sampah secara konvensional."Saya janji minggu depan saya kumpulkan semua hotel-hotel. Saya hadirkan juga konsultan yang menjadi mitra kita agar apa yang sudah dilakukan Claro bisa segera diterapkan hotel-hotel lain," ujarnya.Dia menegaskan hotel anggota PHRI harus beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Nantinya, hanya sampah residu yang diangkut ke TPA, sedangkan sampah lainnya harus dikelola secara mandiri atau melalui pihak ketiga.Anggiat berharap Pemkot Makassar turut mempertemukan pelaku usaha dengan perusahaan pengelola sampah. Sebab, menurutnya masih banyak hotel dan restoran yang belum memiliki referensi mitra pengelolaan sampah."Saya berharap pemerintah mengumpulkan seluruh hotel dan restoran di Makassar sekaligus menghadirkan mitra-mitra pihak ketiga. Saya yakin masih banyak hotel yang bingung mencari pengelola sampah," katanya.Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu menyiapkan pelatihan bagi pelaku usaha, terutama hotel dan rumah makan kecil. Agar pengusaha mampu mengelola sampah secara mandiri jika tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pelaku usaha kuliner. Pemilik Warung Makan Bebek Goreng Sulawesi (Begos), Khaerul menilai kebijakan itu baik untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.Meski demikian, dia meminta pemerintah memastikan regulasi, sosialisasi, hingga sarana pendukung telah siap sebelum aturan diberlakukan. Menurutnya, jangan sampai sampah yang sudah dipilah pelaku usaha kembali tercampur saat proses pengangkutan."Pemerintah juga perlu menyiapkan sarana pendukung. Jangan sampai pelaku usaha sudah memilah sampah, tetapi saat diangkut justru kembali dicampur seperti yang selama ini sering terjadi," kata Khaerul.Dia juga meminta pemerintah memastikan alur pengelolaan sampah organik maupun plastik berjalan dengan jelas. Dengan begitu, tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha."Pada prinsipnya kami mendukung program ini. Hanya saja, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek sudah siap, mulai dari regulasi, sosialisasi, hingga sarana dan prasarana pendukungnya," pungkasnya.Sebagai informasi, kebijakan wajib pilah sampah ini akan mulai diterapkan pada 1 Agustus nanti. Kebijakan ini menyasar seluruh elemen masyarakat hingga pengusaha. (asm/sar)