KLIKNUSAE.com  — Masa libur sekolah yang biasanya menjadi momentum peningkatan tingkat hunian hotel diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sopiandi, menilai kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih menjadi faktor utama yang menahan laju pergerakan wisatawan. “Daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tahun ini kami perkirakan capaian okupansi hotel juga tidak akan naik signifikan,” kata Dodi saat dihubungi Nusae, Senin, 15 Juni 2026. Menurut Dodi, salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk berlibur adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Kenaikan tersebut, kata dia, memicu bertambahnya biaya perjalanan sehingga kelompok masyarakat menengah cenderung menunda agenda wisata. Mereka  memilih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak. Selain itu, menjelang tahun ajaran baru, banyak keluarga saat ini lebih memprioritaskan biaya pendidikan anak dibandingkan pengeluaran untuk rekreasi. Meski pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan pendidikan, Dodi menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya meringankan beban masyarakat. Fokus mencari sekolah “Para orang tua sekarang lebih fokus mencari sekolah untuk anak-anaknya. Bantuan pemerintah memang ada, tetapi sebagian besar hanya berlaku untuk sekolah negeri. Sementara jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak. Jadi orang tua lebih memikirkan sekolah dulu, baru mungkin ada yang berencana liburan,” ujarnya. Dodi menjelaskan, kenaikan harga BBM diakui menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut naik. Sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Akibatnya, ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan sekunder, termasuk perjalanan wisata dan menginap di hotel, semakin menyempit. “Sekarang orang yang punya uang akhirnya memilih diam di rumah. Ada libur sekolah pun belum tentu bisa jalan-jalan,” katanya. Tekanan yang sama juga dirasakan pelaku usaha perhotelan. Dodi menyebut hampir seluruh komponen biaya operasional hotel mengalami kenaikan. Mulai dari bahan pembersih, perawatan gedung, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Namun, di tengah lesunya permintaan, hotel tidak memiliki ruang untuk menaikkan tarif kamar. “Semua biaya operasional naik, tetapi harga kamar tidak bisa dinaikkan. Bahkan tamunya justru berkurang jauh,” ujarnya. Kondisi tersebut, lanjut Dodi, memaksa banyak hotel mengambil langkah efisiensi untuk mempertahankan operasional. Salah satunya dengan menerapkan sistem kerja bergiliran bagi karyawan. Pendapatan Terbatas “Karyawan hotel banyak yang sekarang bekerja paruh waktu. Ada yang 15 hari kerja dan 15 hari tidak. Hotel tidak mampu menggaji penuh karena pendapatan yang masuk sangat terbatas,” kata dia. Menjelang puncak musim libur sekolah, PHRI Jawa Barat belum melihat indikasi adanya lonjakan pemesanan kamar yang signifikan. Menurut Dodi, pemulihan tingkat hunian hotel sangat bergantung pada membaiknya kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatnya daya beli. “Saya dari sektor hotel merasakan dampaknya sangat besar. Kalau tidak ada tamu, hotel mau membayar operasional dari mana. Itu yang sekarang menjadi persoalan,” ujarnya. PHRI Jawa Barat berharap tekanan ekonomi yang dipicu gejolak harga energi dapat segera mereda. Dengan demikian,  aktivitas konsumsi masyarakat kembali meningkat dan sektor pariwisata memperoleh ruang untuk tumbuh. “Ini bukan persoalan internal hotel. Dampaknya dirasakan hampir semua pelaku usaha. Kami berharap situasi ekonomi segera membaik agar industri bisa kembali bergerak,” pungkas Dodi. ***