RRI.CO.ID, Kuta - Badung sebagai pusat pertumbuhan pariwisata Bali memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karenanya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PHRI Badung Agung Rai Suryawijaya saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Pariwisata melalui Sinergi Perizinan, Aspirasi Pengusaha, dan Investasi, Kamis 11 Juni 2026, di Kuta. FGD ini diadakan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung bersama Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali dan Bali Business Club (BBC).Kegiatan yang menghadirkan unsur pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, serta investor ini menjadi wadah dialog untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Badung. Rai Suryawijaya berharap, FGD ini mampu menghimpun aspirasi dalam upaya memperkuat sektor kepariwisataan.“Keberlangsungan pariwisata harus didukung kebijakan yang tepat, pelayanan perizinan yang efektif, serta investasi yang mampu meningkatkan kualitas destinasi dan pelayanan kepada wisatawan,” katanya.Menurut Rai Suryawijaya, forum diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka dan konstruktif untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pariwisata. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas, daya saing, keberlanjutan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat lokal.“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi pariwisata dan investor sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian budaya dan lingkungan,” katanya.Sementara itu, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha menyampaikan bahwa FGD ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor dalam menjaga iklim investasi pariwisata Bali. Ia menilai kepastian perizinan, aspirasi pengusaha yang terakomodasi, serta investasi yang sehat merupakan tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.“Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dan dunia usaha sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, peserta juga memperoleh pemaparan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, serta perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung terkait kebijakan perizinan, tata ruang, serta arah pengembangan investasi di daerah. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pandangan dari pelaku usaha pariwisata, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.Berbagai isu terkait perizinan, tata ruang, investasi, dan pengembangan destinasi menjadi topik yang dibahas dalam forum tersebut. Melalui FGD ini, penyelenggara berharap lahir rekomendasi dan masukan strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Badung dan Bali secara keseluruhan.Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Komitmen itu untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.