TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memicu dilema besar bagi industri pariwisata di Pulau Dewata.  Di satu sisi, kondisi kurs ini menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan mancanegara, namun di sisi lain justru mencekik para pelaku usaha pariwisata lokal akibat pembengkakan biaya operasional berstandar dolar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang akrab disapa Cok Ace, mengungkapkan bahwa fenomena anjloknya mata uang rupiah ini bagaikan pisau bermata dua.  Baca juga: Dolar AS Rp18.000, PHRI Bali: Menguntungkan Wisatawan, tapi Bebani Operasional Hotel dan Resto Wisatawan asing diuntungkan karena memiliki daya beli yang jauh lebih besar untuk berlibur di Bali. Sebagaimana disampaikan Cok Ace saat ditemui Tribun Bali dalam acara pengukuhan pengurus Bali Villa Association (BVA) DPD Bali di Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, Selasa 9 Juni 2026 malam.  "Di satu sisi itu menjadi berkah karena mereka mempunyai kesempatan untuk expand-nya lebih banyak. Ya, dia lebih banyak, lebih mudah, lebih murah," kata Cok Ace.  Namun, Cok Ace langsung mengkritisi mengenai dampak buruk yang harus ditanggung oleh para pengusaha pariwisata di dalam negeri.  Keuntungan dari kunjungan wisman tergerus oleh tingginya ketergantungan industri akomodasi terhadap barang-barang impor yang transaksinya menggunakan mata uang dolar. Baca juga: DAMPAK Dolar Meroket Mulai Dirasakan Insan Pariwisata, BVA & PHRI Harap Ada Solusi Nyata Pemerintah "Bagi kami pelaku pariwisata, karena kami menerima uang dalam bentuk rupiah, sedangkan pembelanjaan kami lebih banyak juga pakai dolar, ke US dolar khususnya. Daging berapa kami pakai impor, minuman-minuman alkohol juga kami mesti impor," papar mantan Wakil Gubernur Bali tersebut. Cok Ace menambahkan, situasi ini kian pelik karena pembengkakan biaya operasional pada sektor makanan dan minuman melonjak sangat tinggi.  "Jadi pasti tinggi sekali meningkatnya, dan tentu juga tidak semua menggunakan juga produk-produk domestik," cetusnya. Di tengah beban operasional yang meroket, masalah klasik perizinan akomodasi pariwisata di Bali kembali mencuat ke permukaan.  Masalah penataan hukum ini diperparah dengan maraknya isu keberadaan ribuan vila ilegal milik warga negara asing (WNA) yang beroperasi tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan pembangunan akomodasi agar sesuai dengan tata ruang.  Penertiban melalui mekanisme audit dan pemeriksaan lapangan kini tengah digencarkan.