JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan suku bunga berdampak pada ragam industri, termasuk perhotelan. Sejumlah pinjaman bersumber dari lembaga keuangan asing sehingga amat terdampak naiknya suku bunga, ditambah pelemahan nilai rupiah. Imbasnya, pelaku usaha memilih untuk menanti dan melihat atau wait and see hingga kondisi ekonomi membaik.Suku bunga acuan atau BI Rate diputuskan naik menjadi 5,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (9/6/2026), guna menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, imbas dinamika gejolak global. Keputusan ini dilakukan guna memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026-2027 agar tetap di kisaran 1,5-3,5 persen. Kenaikan BI Rate pada gilirannya akan diikuti oleh kenaikan bunga kredit perbankan dan pinjaman lainnya. Pada saat bersamaan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga makin melemah. Dengan nilai tukar sudah menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, harga barang-barang pun meningkat. Terakhir, nilai tukar berada di level Rp 18.171 per dolar AS hingga Senin (8/6/2026).Kenaikan suku bunga diiringi pelemahan nilai rupiah berdampak pada laju proyek-proyek sekaligus ekspansi yang dilakukan sejumlah pelaku usaha perhotelan. Apalagi, banyak dari mereka mengantongi pinjaman dari lembaga keuangan asing.Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, pelaku usaha hotel atau restoran yang akan membangun atau menggarap proyek dalam kondisi ini cenderung akan menahan diri. Sebab, jika agenda diteruskan, proyek akan sulit berjalan karena bahan-bahan bangunan meningkat. Biaya proyek bakal membengkak.”Banyak proyek mengandalkan sumber dana asing. Itu yang berat karena kurs makin meningkat. Pakai dana dari asing karena berharap bunga lebih kecil, tetapi risikonya membesar saat seperti ini. Kurs dolar terus melonjak, kewajiban terus membengkak, jadi bahaya,” tutur Maulana saat dihubungi di Jakarta, Selasa (9/6/2026).Saat proyek dimulai, besar kemungkinan nilai tukar rupiah masih berkisar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per dolar AS. Dengan kurs sudah menembus Rp 18.000, selisih dengan nilai awal makin besar, yang berpengaruh pada nominal pinjaman.Ketika pasar terdampak seperti saat ini, jumlah wisatawan mancanegara memang meningkat. Namun, pasar domestik terimbas efisiensi karena biaya perjalanan naik, baik dari sisi bisnis maupun rekreasi (leisure).Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini, Maulana melanjutkan, pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal. Saat dunia usaha tidak memiliki simpanan untuk bertahan, setidaknya lebih dari enam bulan, efisiensi harus dilakukan.Energi, misalnya, saat efisiensi dilakukan besar-besaran, pengusaha tetap dibebani dengan biaya bulanan abonemen listrik atau tarif minimum tetap yang wajib dibayarkan. Nilainya juga tergolong besar. Aspek lain yang dipangkas adalah ketenagakerjaan.”Mereka akan melakukan strategi untuk bertahan dengan situasi begini. Hal yang penting, enggak jatuh atau collapse. Berbagai pos pengeluaran atau biaya operasional harus dilihat, mana yang bisa diefektifkan,” ujar Maulana.Keluhan serupa diutarakan Chief Operating Officer Artotel Group Eduard Rudolf Pangkerego. Saat ini, pihaknya memiliki 39 proyek pembangunan hotel yang sedang berlangsung.”Melihat keadaan ekonomi saat ini, mereka (pengusaha) banyak terjebak antara mau melanjutkan atau mau cancel proyek-proyek ini. Mayoritas pengusaha memilih memperlambat pengerjaan proyeknya. Jadi harusnya bisa selesai 6-8 bulan lagi, mereka buying time untuk menekan risiko,” kata Eduard.Para pengusaha kini dalam mode menanti dan melihat atau wait and see dengan mengulur waktu alih-alih berhenti sepenuhnya. Mereka berusaha meminimalisasi risiko yang terjadi ke depan. Sebab, banyak sentimen negatif yang belum menunjukkan kondisi nyata perekonomian Indonesia.”Kata kunci yang disebut-sebut, tahan dulu deh Juni-Juli. Padahal, sekarang ini musimnya libur musim panas. Namun, ketahanan mental orang Indonesia masih kuat, apalagi untuk short distance. Namun, untuk long distance ke luar negeri, mereka menahan dulu,” tutur Eduard.Tinjau ulang kebijakanPara pelaku wisata berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakannya, baik dari sisi pariwisata maupun umum. Pemerintah perlu memiliki strategi untuk mendorong aktivitas pasar.Maulana mengatakan, pemerintah perlu meninjau ulang kewajiban-kewajiban terkait perizinan, retribusi, dan sertifikasi. Kewajiban itu dikenai biaya yang tergolong tinggi.Saat ini, sistem sudah menggunakan online single submission (OSS) atau platform perizinan terintegrasi berbasis elektronik. Namun, ketika pengusaha belum dapat memenuhi kewajiban perizinan hingga ratusan juta, ia berharap agar pihaknya tidak langsung disanksi. Sebab, butuh fleksibilitas dalam kondisi terimpit seperti ini.Tak hanya itu, jika pemerintah memberi restrukturisasi pinjaman, Maulana menilai, upaya ini tidak begitu efektif. Sebab, dalam kondisi ini, para pengusaha justru menghindar untuk mengajukan pinjaman berkaca dari kondisi pasar yang tak kondusif.”Kami juga berharap pemerintah mempunyai strategi untuk mendorong aktivitas pasar. Berharap pemerintah dalam negeri menggerakkan proyek-proyek infrastruktur, proyek pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) ke berbagai daerah sehingga aktivitas ekonomi bergerak,” ujar Maulana.Industri perhotelan terhubung dengan banyak ekosistem. Ketika digerakkan, ekosistem akan menghidupi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penciptaan permintaan dengan pasar domestik perlu dipikirkan.Secara umum, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola agar nilai tukar rupiah tidak makin melemah. Daya beli masyarakat bisa meningkat.Kondisi ini tentu menjadi catatan bagi para investor yang akan memperluas ekspansi usahanya. Pengusaha yang akan merenovasi bangunannya juga akan berpatokan pada situasi pasar saat ini.”Kami juga mendengar dari berbagai sektor yang mengeluhkan banyak pemutusan hubungan kerja. Itu juga bahaya. Kami di sektor pariwisata, bukan kebutuhan primer. Saat kebutuhan primer masyarakat tidak terpenuhi, mereka tidak akan berwisata. Sebagai negara kepulauan, bisa menimbulkan krisis dengan dampak terberat dirasakan ujung barat dan timur Indonesia,” tuturnya.Secara terpisah, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari mengatakan, pelaku industri pariwisata saat ini memang kelabakan menghadapi kondisi ekonomi, termasuk kenaikan suku bunga. Pada saat bersamaan, pemerintah memberikan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat.Upaya itu dinilai tidak optimal selama tidak ada integrasi kebijakan antarkementerian. Sejumlah regulasi pariwisata berada di bawah kementerian berbeda-beda sehingga butuh koordinasi Kementerian Pariwisata untuk mengorkestrasi hal ini.